Bersama dengan ketokan palu, RUU kekerasan seksual yang kontroversial di Indonesia akhirnya telah disahkan oleh parlemen setelah proses selama 10 tahun yang panjang.

Ketika sang legislator hadir pada hari Selasa kemarin untuk memuji pengesahan RUU yang telah lama ditunggu-tunggu tersebut, sang Ketua DPR Puan Maharani nampak begitu tersentuh. Undang-undang tersebut menjadi “hadiah untuk semua wanita Indonesia”, katanya.

Menurut sebuah website portal berita bernama www.willoughbybrewing.com menyebutkan bahwa RUU ini pertama kali diusulkan pada tahun 2012, namun menghadapi tentangan keras dari kelompok konservatif yang memperdebatkan segala sesuatunya termasuk isi undang-undang itu sendiri, sehingga membutuhkan revisi berulang kali dalam upaya untuk memudahkan pengesahannya tersebut.

Elizabeth Ghozali, seorang dosen hukum pidana dari Universitas Katolik Santo Thomas di Kota Medan pun ikut berbicara.

Beliau mengatakan bahwa RUU tersebut merupakan bagian penting dari undang-undang yang akhirnya mengutamakan hak-hak korban kekerasan seksual.

“Kita membutuhkan hukum progresif di Indonesia yang memprioritaskan para korban dan mengakomodir hak-hak mereka,” katanya.

Pelanggaran yang Dicakup Hukum

Undang-undang baru tersebut kemudian menetapkan sembilan jenis pelecehan seksual termasuk fisik, non-fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, pernikahan paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual melalui sarana elektronik.

Pelanggaran tersebut akan mengakibatkan seorang atau kelompok mendekam di penjara hingga 12 tahun untuk kejahatan pelecehan seksual fisik, 15 tahun untuk eksploitasi seksual, 9 tahun untuk pernikahan paksa (termasuk pernikahan anak), dan 4 tahun untuk mengedarkan konten seksual non-konsensual.

Yang terpenting adalah undang-undang juga mengakui pelecehan seksual baik di dalam maupun luar pernikahan, sehingga kekerasan rumah tangga pun bisa termasuk ke dalamnya.

Hanya saja, KUHP indonesia saat ini belum mengakui pemerkosaan yang terjadi di dalam perkawinan.

Menurut Ketua Amnesty Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan “langkah maju yang telah lama ditunggu-tunggu demi melindungi hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia”.

Usman Hamid kemudian menambahkan bahwa momen bersejarah ini hanya dapat dicapai berkat kegigihan dan kerja keras organisasi masyarakat sipil, khusunya kelompok hak-hak perempuan, serta para penyintas kekerasan seksual dan keluarganya yang terus berupaya meningkatkan kesadaran tentang urgensi masalah ini selama hampir satu dekade.

Penjelasan Kenapa UU Kekerasan Seksual Begitu Penting